Menu

RENSTRA 2016-2021

  PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD)

KECAMATAN MINGGIR TAHUN 2016-2021

 

BAB I

PENDAHULUAN

 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Keputusan Bupati Sleman No. 29/Kep.KDH/2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kepada Kecamatan. Kecamatan Minggir mempunyai tugas melaksanakan 18 bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan Bupati Sleman untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat secara kewilayahan. Kecamatan Minggir memiliki jangkauan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan adanya pelimpahan sebagian tugas di bidang otonomi daerah tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun suatu Perubahan Rencana Strategis (Renstra), yaitu perencanaan yang komprehensif, yang memuat rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk dapat menjadi pedoman dan dapat diimplementasikan oleh semua unsur sekretariat dan semua seksi yang ada di Kecamatan Minggir.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan  secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Penyusunan Renstra Kecamatan Minggir Tahun 2016–2021 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, khususnya dokumen RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021, RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan pula RPJMD dan RPJM Nasional.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Minggir sesuai dengan pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih  sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e government menuju smart regency (Kabupaten pintar) padaTahun 2021

Fungsi dan kedudukan Renstra Kecamatan Minggir Tahun 2016– 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program sertakegiatan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016–2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Minggir.

Renstra Kecamatan Minggir 2016–2021 diharapkan dapat juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Minggir selama 5 (lima) tahun. Proses penyusunan Rencana Statregis (Renstra) Kecamatan Minggir Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Minggir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

 

1.2    LANDASAN  HUKUM

Renstra Kecamatan Minggir 2016–2021 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, sehingga memenuhi aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governace), yaitu:

1.Landasan Idiil                       : Pancasila

  1. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3.Landasan Operasional        :

  1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
  2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679)
  3. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011–2031;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Tahun 2016-2021;
  8. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

 

1.3  MAKSUD  DAN  TUJUAN     

Perubahan renstra perangkat daerah 2016-2021 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan acuan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Minggir secara realistis di bidang umum pemerintahan. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan rencana kerja perangkat daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 adalah

  1. Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan
  3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang Rencana Program dan Rencana Kerja Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah.
  4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan
  5. Menjadi perangkat dasar dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat
  6. Menyediakan informasi bagi seluruh stake holder/pemangku kepentingan

 

1.3.2. Tujuan

  1. Merumuskan gambaran umum kondisi Kecamatan Minggir sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Kecamatan Minggir 5 (lima) tahun ke depan.
  2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
  3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman kedalam tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Kecamatan Minggir Tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
  4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.
  5. Menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

 

  • SISTEMATIKA PENULISAN

BAB  I   PENDAHULUAN

  • Latar Belakang
  • Landasan Hukum
  • Maksud dan Tujuan
  • Sistematika Penulisan

BAB  II  GAMBARAN  PELAYANAN  KECAMATAN MINGGIR

2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Minggir

2.2    Sumber Daya Kecamatan Minggir

2.3    Kinerja Pelayanan Kecamatan Minggir

2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB  III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1    Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2    Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD

3.3    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

3.4    Penentuan Isu-isu Strategis

BAB  IV   VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1     Visi dan Misi Kabupaten Sleman

4.2.    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Minggir

4.3.    Strategi dan Kebijakan Kecamatan Minggir

BAB  V    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATIOR KINERJA, KELOMPOK SASARANDAN PENDANAAN INDIKATIF

( Matrik Tabel 5.1 terlampir )

( Matrik Tabel 5.2 terlampir )

BAB  VI   INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

( Matrik Tabel 6.1 terlampir )

BAB  VII  PENUTUP

Lampiran Cascading

 

 

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN MINGGIR

 

  • Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman No. 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

  1. Kecamatan Minggir merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Camat Minggir mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian usuran pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
  3. Dalam melaksanakan tugas, Camat Minggir mempunyai fungsi:
  4. penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  5. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
  6. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  7. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  9. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  10. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  11. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
  12. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  13. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  14. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
  15. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang ilimpahkan Bupati; dan
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2   Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari

  1. Sekretaris Kecamatan.
    • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    • Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
  2. Seksi Pemerintahan.
  3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
  5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
  6. Seksi Pelayanan Umum.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Bagan Struktur  Organisasi Kecamatan Minggir

           

CAMAT

                                                               

Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIAT
Subbag Keuangan Perencanaan & evaluasi
Subbag Umum & Kepegawaian
Seksi Pemerintahan
Seksi Pelayanan Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Perekonomian & pembangunan
Seksi Kesejahteraan Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Minggir

                        : Garis Komando

                        : Garis Koordinasi

2.1.3Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

  1. Kecamatan Minggir merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Camat Minggir mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian usuran pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
  3. Dalam melaksanakan tugas, Camat Minggir mempunyai fungsi:
  4. penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  5. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
  6. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  7. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  9. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  10. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  11. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
  12. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  13. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  14. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
  15. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang ilimpahkan Bupati; dan
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  17. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
  18. Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
  19. Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  1. Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman No. 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan.

7.1   Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawain, keuangan, kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja sekretariat dan kecamatan
  2. Perumusan kebijakan tehnis kesekretariatan.
  3. Penyelenggaraan urusan umum.
  4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
  5. Penyelenggaraan urusan keuangan.
  6. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi.
  7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup kecamatan, dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat dan kecamatan.

7.1.1   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan  urusan  umum dan urusan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melksanakan tugas mempunyai  fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Perumusan kebijakan tehnis pelaksanaan urusan umum dan urusan k
  3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
  4. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, kepegawaian, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian, dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

7.1.2.  Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
  3. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kecamatan;
  4. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
  5. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kecamatan; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

 

    • Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

 

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa;
  3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  4. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
  5. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  6. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati; dan
  7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pemerintahan.

 

 

  • Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati.

.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mem punyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  2. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  5. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

 

  • Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas berfungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  2. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan serta pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  3. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
  4. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  5. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

 

  • Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  2. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
  3. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
  4. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

 

  • Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
  3. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
  4. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Umum.

 

2.1.4   Tata Laksana

Kecamatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Camat dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Camat     dan secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat secara berkala melalui Sekretaris. Kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah  yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas penyelenggaraan pelayanan umum ini Pemerintah Kecamatan mempunyai beberapa cara/metode dalam pelaksanaannya, sehingga dibeberapa Kecamatan mungkin berbeda antara Kecamatan yang satu dengan Kecamatan yang lain, disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada  di masing-masing Kecamatan. Di Kecamatan Minggir telah dibuatStandard Operating Procedure (SOP) sesuai dengan mekanisme, persyaratan yang diperlukan, serta waktu yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan,  yang dilaksanakan oleh sekretariat dan masing-masing seksi:

  1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sekretariat :
  2. SOP Naskah Dinas Masuk/Keluar.
  3. SOP Pembuatan Naskah Dinas Kecamatan.
  4. SOP Keaarsipan.
  5. Mekanisme naskah
  6. Mekanisme naskah
  7. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Seksi Pemerintahan:
  8. SOP Fasilitasi Pelayanan PBB.
  9. SOP Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.
  10. SOP Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
  11. SOP Pengurusan Turun Waris.
  12. SOP Evaluasi Camat tentang Rancangan APBDes.
  13. SOP Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa se Kecamatan Minggir.
  14. SOP Rekomendasi Siklus Tahunan Desa.
  15. Pelayanan permohonan legalisasi surat permohonan turun waris.
  16. Pelayanan permohonan legalisasi surat kuasa khusus tanah.
  17. Pelayanan rekomendasi permohonan IPPT.
  18. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Seksi Ketentraman dan Ketertiban:
  19. Pelayanan untuk permohonan perijinan keramaian.
  20. Pelayanan bencana.
  21. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Seksi Perekonomian dan Pembangunan:
  22. Pelayanan untuk permohonan legalisasi proposal bantuan penguatan modal.
  23. Pelayanan untuk permohonan legalisasi proposal bantuan aspal.
  24. Pelayanan untuk permohonan legalisasi proposal bantuan gotong- royong.
  25. Pelayanan untuk permohonan legalisasi proposal bantuan penguatan modal.
  26. Pelayanan untuk permohonan legalisasi proposal bantuan irigasi.
  27. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Seksi Kesejahteraan Masyarakat:
  28. Pelayanan permohonan surat keterangan tidak mampu/bantuan sosial kesehatan/keringanan biaya sekolah.
  29. Pelayanan untuk permohonan legalisasi proposal bantuan kemasyarakatan.
  30. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Seksi Pelayanan Umum:
  31. SOP PelayananKartu TandaPenduduk (KTP).
  32. SOP PelayananKartu Keluarga (KK).
  33. SOP PelayananSurat KeteranganTinggal Sementara (SKTS).
  34. SOP Pelayanan IzinGangguan BidangUsaha JasaLaundry, PotongRambut/Salon, PijatRefleksi, Pengacara,Notaris, PenjualanBahan Material danDeposit Isi Ulang Air
  35. SOP PelayananSKTBL dan IMBRumah Tinggalseluas ≤ 100 M² diatas lahan Seluas≤ 200 M².
  36. Standar PelayananPembuatan KartuTanda Penduduk (KTP).
  37. Standar PelayananPembuatan KartuKeluarga (KK).
  38. Standar PelayananPembuatan SuratKeterangan TinggalSementara (SKTS).
  39. Standar Pelayanan Izin Gangguan (IG).
  40. Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  41. Standar PelayananPengaduanMasyarakat.
  42. Pelayanan Dispensasi Nikah.
  43. Pelayanan permohonan surat keterangan pindah penduduk.
  44. Pelayanan Rekomendasi permohonan HO dan IMB (dikeluarkan oleh Kabupaten).
  45. Pelayanan legalisasi surat-surat.

 

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya manusia

  1. Susunan Pejabat struktural Kecamatan Minggir
  2. Camat :  Arif  Marwoto,SH
  3. Sekretaris :  Drs Sarjono, M.Si.
  4. Kasi Pemerintahan :  Ant. Supranyoto
  5. Kasi Ekobang :  Ir Menik Zukriyah
  6. Kasi Trantib :  Tumadiyanta
  7. Kasi Kesmas :  Wahyu Sasmita S Sos
  8. Kasi Pelayanan Umum :  Dyah Purwanti, S Sos
  9. Ka Subag Keuangan :  Suparyanti, SIP
  10. Ka Subag Umum :  Sudaryati, SIP

 

Susunan Staf Kecamatan Minggir

  1. Staf Sekretariat :      4       orang
  2. Staf Pemerintahan :      2       orang
  3. Staf Ekobang :      2       orang
  4. Staf Pelayanan Umum :      2       orang
  5. Staf Kesmas :      2       orang
  6. Staf Trantib :      2     orang
  7. Petugas Fungsional :      3     orang
  8. Petugas Instansi Vertikal :      1     orang
  9. Pegawai tidak tetap :      3     orang

 

Diklat Struktural

  1. Diklatpim Tingkat III :      2     orang
  2. Diklat Pimpinan TK IV           :      3     orang
  3. Adumla :      1     orang
  4. Adum :      6     orang

 

Diklat Tehnis Fungsional

  1. Diklat Pendaftaran :      1     orang
  2. KMP :      1     orang
  3. Analis Jabatan :      3     orang
  4. SIAK Online :      1     orang
  5. Tehnis computer :      1     orang
  6. Diklat Transus Pol PP :      7     orang
  7. Diklat Sertifikasi                          :      1     orang
  8. Manajemen Perkantoran :      1     orang
  9. Manajeman Pemerintahan :      2     orang
  10. Manajemen Konflik :      2     orang
  11. Manajemen Informasi Sistem :      4     orang
  12. Diklat Sistem Pengendalian :      2     orang
  13. Diklat Analisa Pengembangan :      3     orang
  14. Bendahara Daerah :      2     orang
  15. Diklat Kehumasan :      1     orang
  16. Manajemen Dukcapil :     1     orang
  17. Diklat Motivasi          :      1     orang
  18. Diklat Investasi Daerah          :       1     orang
  19. Diklat Teknis Pengelolaan         :       1     orang

 

  1. Pegawai/Sumber Daya Manusia
  2. Jumlah pegawai di kantor Kecamatan Minggir pada bulan Mei 2017 menurut golongan sebagai berikut:

 

 

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Tahun 2017

 

 

No.

 

Jabatan

Golongan  

Jumlah

IV III II I
1 Camat 1 1
2 Sekretaris Kecamatan 1 1
3 Seksi Pemerintahan 3 3
4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban 3 3
5 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 3 3
6 Seksi Kesejahteraan Msayarakat 2 1 3
7 Seksi Pelayanan Umum 3 3
8 Sub Bag Umum dan Kepegawaian 3 3
9 Sub Bag  Keuangan Perencanaan dan Evaluasi 2 1 3
10 Pejabat Fungsional
Jumlah 2 19 2 23

 

  1. Jumlah pegawai dikantor Kecamatan Minggir pada tahun 2017 menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

 

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

 

No. Jabatan Pendidikan Jumlah
S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 Camat 1 1
2 Sekcam 1 1
3 Seksi Pemerintahan 2 1 3
4 Seksi Trantib 3 3
5 Seksi Ekobang 1 2 3
6 Seksi Kesmasy 1 2 3
7 Seksi Pelayanan Umum 3 3
8 Subbag Umum dan Kepeg 1 2 3
9 Subbag Kau&Perenc & Evaluasi 2 1 3
10 Pejabat Fungsional
Jumlah 2 10 11 23

 

  1. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 (satu) orang pejabat eselon III a,1 (satu) orang pejabat eselon III b,5 (lima)orang pejabat eselon IV a, 2 (dua) orang pejabat eselon IV b,14 (empat belas) orang staf dan pejabat fungsional tidak ada.Data pegawai Kecamatan Minggir posisi Bulan Mei 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Data Pegawai Kecamatan Minggir Tahun 2017

 

No No. Nama Jabatan Gol. Pendidikan
1 Arif  Marwoto SH Camat IV/b S1
2 Drs. Sarjono, M.Si. Sekretaris Kecamatan IV/a S2
3 Suparyanti, SIP Ka Sub Bag Keuangan,  Perencanaan& Evaluasi III/b S1
4 Sudaryati, S.IP Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian III/c S1
5 Dyah Purwanti S Sos Kasi Pelayanan Umum III/d S1
6 Drs.Ant. Supranyoto Kasie Pemerintahan III/d S1
7 Wahyu Sasmita S Sos Kasie Kesejahteraan Masyarakat III/d S1
8 Ir Menik Zukriyah Kasi Ekobang III/d S2
9 Tumadiyanta Kasi Tramtib III/d SMEA.N
10 Cristina Suminten Staf Seksi Ekobang III/b SMEA.N
11 Kamijo Staf Sub. Bag KPE III/b SMEA.N
12 Rudatin Staf Sub Bag Umpeg. III/b SMA
13 Saryanti Staf Sub Bag Umpeg. III/b SMEA.N
14 Danarko Staf Seksi Pemerintahan III/b SLTA
15 Y Sutarmi Staf Seksi Ekobang III/a SMEA.N
16 Cahyo Muhamad Y. Staf Seksi Kesmasy III/b SLTA
17 Naryadi,SH Staf Seksi Pemerintahan III/b S1
18 Marmila, S.IP Staf Seksi Pelayanan Umum III/b S1
19 Purnomowati, S Sos Staf Seksi Pelayanan Umum III/b SI
20 Aris Wisnu Hartono Staf Seksi Trantib III/b SMAN
21 Klijono Staf Seksi Trantib III/b SMA
22 Pramana G. Amd Staf Subbag KPE II/d S1
23 Heru Supriyatna Staf Seksi Kesmasy II/b SLTA

 

  1. Jumlah pejabat struktural / Eselon

III/a   : 1 personil

III/b   : 1 personil

IV/a  : 5 personil

IV/b   : 2 personil

 

2.2.2.  Prasarana Dan Sarana.

Untuk mendukung pekerjaan dilengkapi dengan prasarana berupa gedung perkantoran  sebanyak 14 ruang, pendopo 1 buah, ruang rapat 1 buah dan musholla 1 buah, serta rumah dinas Camat 1 buah. Sedangkan sarana kerja sebagai berikut:

 

 

Tabel 2.4

Data Sarana Prasarana Kerja Kecamatan Minggir Tahun 2017

NO JENIS LUAS STATUS KEPEMILIKAN KET
1 2 3 4 6
1 Tanah 3.870 m2 TKD Sewa
2 Gedung Kantor 1.020 m2 Pemda Sleman
3 Rumah Dinas 280 m2 Pemda Sleman
4 Mushola 48 m2 Pemda Sleman
5 Bangunan parkir 172 m2 Pemda Sleman
NO JENIS BARANG MERK TAHUN KONDISI
6 Mobil Avanza 2008 Baik
7 Mobil Avanza 2014 Baik
8 Sepeda motor Suzuki 2012 Baik
9 Sepeda motor Honda 2004 Kurang Baik
10 Sepeda motor Honda 2004 Kurang Baik
11 Sepeda motor Honda 2007 Baik
12 Sepeda motor Honda 2013 Baik
13 Sepeda motor Honda 2007 Baik
14 Sepeda motor Honda 2013 Baik
15 Sepeda motor Honda 2014 Baik
16 Tabung Apar Forotec 2005 Baik
17 Genset Pramac Es 5000 2007 Baik
18 Chainsaw Folcon 2013 Baik
19 Mesin Ketik Royal 2001 Kurang Baik
20 Mesin Ketik Olompia 2003 Baik
21 Mesin Ketik Olompia 2012 Baik
22 Alamari besi Brother 2005 Kurang Baik
23 Alamari besi Datacrip 2006 Baik
24 Rak besi 2007 Baik
25 Rak kayu 1998 Kurang Baik
26 Rak kayu 2003 Baik
27 Rak Dixion Merk IMW 2013 Kurang Baik
28 Filing Kayu Kurang Baik
29 Filing cabinet Elite 1985 Kurang Baik
30 Filing cabinet Daichi 1985 Kurang Baik
31 Filling Cabinet Daichi 1986 Kurang Baik
32 Filling Cabinet Daichi 2001 Baik
33 Filling Cabinet Datafile 2005 Baik
34 Filling Cabinet Ellite 2006 Baik
35 Filing Cabinet Brother 2003 Baik
36 Filing Cabinet Datasrib 2006 Baik
37 Brangkas Ichtiban 2012 Baik
38 Mesin potong KTP Excelent 1994 Kurang Baik
39 Laminating KTP Dynamic 2007 Baik
40 Almari Besi Brother 2005 Baik
41 Almari 1996 Baik
42 Almari 1985 Kurang Baik
43 Almari kecil 1976 Baik
44 Almari buvet 1985 Baik
45 Almari buku 1994 Baik
46 Almari Buku 1995 Baik
47 Almari 1997 Baik
48 Almari 1997 Baik
49 Almari Kaca 2007 Baik
50 Meja rapat 1994 Baik
51 Meja rapat 2002 Kurang Baik
52 Meja Rapat 1997 Kurang Baik
53 Meja Rapat 2013 Baik
54 Meja Rapat Chitos Caesar 2014 Baik
56 Meja Rapat 2014 Baik
57 Meja Tulis 2003 Kurang Baik
58 Meja tamu 1994 Kurang Baik
59 Meja kursi tamu 2005 Baik
60 Meja kursi tamu 2007 Baik
61 Meja 1/2 kabinet 1996 Kurang Baik
62 Meja 1/2 Biro 2003 Kurang Baik
63 Meja 1/2 Biro 2010 Baik
64 Meja rapat Genotech 2012 Baik
65 Meja Kerja 2003 Kurang Baik
66 Meja Kerja Staf 2006 Kurang Baik
67 Meja Pelayanan 2005 Kurang Baik
68 Meja Komputer Laserjet 2003 Kurang Baik
69 Meja Komputer Sakura 2006 Kurang Baik
70 Meja Komputer Sakura 2008 Kurang Baik
71 Meja Komputer 2010 Baik
72 Meja Komputer Chitose 2011 Baik
73 Meja Komputer Sakura 2013 Baik
74 Meja Tenes 1987 Kurang Baik
75 Meja kabinet 1997 Kurang Baik
76 Kursi Rapat 2006 Kurang Baik
77 Kursi susun Kerja Chitose 2006 Kurang Baik
78 Kursi susun Kerja Futura 2007 Baik
79 Kursi susun Kerja Chitose 2009 Baik
80 Kursi susun Kerja Chitose caesar 2013 Baik
81 Kursi susun rapat Chitose caesar 2014 Baik
82 Kursi Kerja 2005 Kurang Baik
83 Kursi Kerja Staf 2006 Kurang Baik
84 Kursi Kerja Staf 2010 Baik
85 Kursi tangan 2006 Kurang Baik
86 Kursi tangan 1989 Kurang Baik
87 Kursi tangan 2000 Kurang Baik
88 Kursi tangan 2003 Kurang Baik
89 Kursi putar Chitose 2003 Kurang Baik
90 Kursi putar Chitose 2004 Kurang Baik
95 kursi putar Chitose 2003 Kurang Baik
91 Kursi Komputer Chitose 2006 Baik
92 Kursi Komputer Chitose 2008 Baik
93 Kursi Komputer Chitose 2010 Baik
94 Kursi Komputer Chitose 2011 Baik
95 Kursi Komputer Chitose 2013 Baik
96 Kursi lipat Futura 1999 Kurang  Baik
97 Kursi lipat Futura 1999 Kurang Baik
98 Kursi rapat Chitose 2012 Baik
99 Mesin potong 2003 Kurang Baik
100 Kipas angin 1986 Kurang Baik
101 Kipas Angin Panasonic 2005 Baik
102 Kipas Angin Panasonic 2006 Baik
103 Kipas Angin Panasonic 2010 Baik
104 Kipas Angin Panasonic 2014 Baik
105 AC 1 PK Sanyo 2007 Baik
106 AC 1 PK Panasonic 2009 Baik
107 AC 1 PK Panasonic 2011 Baik
108 AC 1 PK Panasonic 2014 Baik
109 Mesin Potong KTP Excelant 2007 Baik
110 Lenimeting Dynamic 2007 Kurang Baik
111 Camera digital Prolink 2002 Baik
112 Camera digital Sony 2008 Baik
113 Salon Yonex-10 1994 Kurang Baik
114 Peta R.Tata K. 2000 Kurang Baik
115 Papan Nama Intansi 2007 Kurang Baik
116 Papan Nama Intansi 2013 Baik
117 Papan  Pengumuman 1982 Kurang Baik
118 Tiang bendera Baik
119 White Boad 2006 Kurang Baik
120 1 set computer Ecson 1994 Kurang Baik
121 Komputer Campag 1997 Kurang Baik
122 Computer 2003 Kurang Baik
123 Computer 2005 Kurang Baik
124 Computer HP Compaq 2006 Kurang Baik
125 Computer Dell 2008 Baik
126 Computer 2010 Baik
127 Computer Dell 2011 Baik
128 Computer Dell 2011 Baik
129 Computer lenovo 2015 Baik
130 Computer Lenovo 2015 Baik
131 2 set komputer HP& dell 2007 Baik
132 Notebook Accer 2009 Kurang Baik
133 Note book Probook 2012 Baik
134 Notebook  Accer 2013 Baik
135 Printer Laserjet 1000 HP 2002 Kurang Baik
136 Printer HP JL 1020 2006 Kurang Baik
137 Printer HP PSCF2180 2008 Kurang Baik
138 Printer HP P106 2009 Kurang Baik
139 Printer  Laserjet P1102 2010 Baik
140 Printer  Laserjet P1102 2013 Baik
142 Printer Fuji Xerox 2013 Baik
143 Printer  Fargo HDP 5000 2013 Baik
144 Swict 8 port 2013 Baik
145 UPS APC BP 2002 Kurang Baik
146 Media Back-UP ZIP 2002 Kurang Baik
147 Back UPS APC BR 800i 2006 Kurang Baik
148 UPS Prolik pro 600 2008 Kurang Baik
149 UPS 2010 Baik
150 UPS Prolik pro 600 2011 Baik
151 UPS Prolik pro 600 2013 Baik
152 UPS Proling 700 V 2013 Baik
153 UPS APC BRI 500GI 2013 Baik
154 UPS APC BRI 200 GI 2013 Baik
155 CHP 3m 2003 Kurang Baik
156 Layar CHP Jorian 2003 Kurang Baik
157 Peta.R.Tata K. 2000 Kurang Baik
158 Stabiliser 2003 Kurang Baik
159 Lambang Garuda Baik
160 Peta Indonesia Kurang Baik
161 Kabel 2006 Kurang Baik
162 Lampu Emergensi 2009 Kurang Baik
163 LCD Proyektor Sony 2010 Kurang Baik
164 LCD Proyektor Infocus 2012 Baik
165 Personal Computer Lenovo 2015 Baik
166 Printer Hp P1102 2015 Baik
167 UPS ApcBX650LiMS 2015 Baik
168 Filing Cabinet Datascrip 2015 Baik
169 Camera Canon 2015 Baik
170 Kursi Rapat Chitose 2015 Baik
171 Personal Computer Dell Optiplek 3020 MT 2015 Baik
172 UPS Enlight 2015 Baik
173 Printer HP Laserjet 2015 Baik
174 Global Positioning System GARMIN MONTERA 2015 Baik
175 Digital Multimeter LEICA / X310 2015 Baik

 

2.3  Kinerja Pelayanan Kecamatan Minggir

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Kecamatan Minggir ada di wilayah paling barat dari Kabupaten Sleman, berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tempel, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moyudan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seyegan dan Moyudan. Terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Sendangsari, Sendangagung, Sendangarum, Sendangmulyo, Sendangrejo. Dengan jumlah padukuhan 68,  jumlah penduduk 35.945 jiwa dan jumlah KK 11.347. Sedangkan jumlah KK miskin ada 3.643, yang berarti 5,5 % KK miskin di Kabupaten Sleman berada di Kecamatan Minggir, yang tersebar di lima desa. Mata pencaharian penduduk masih didominasi dibidang pertanian, dan sebagian lagi dibidang perdagangan dan jasa.

2.3.2   Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan merupakan tingkat pelayanan yang diinginkan, merupakan indikator kinerja yang diharapakan dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Ukuran pencapaian kinerja didasarkan pada indikator sebagai berikut :

  • Target (sasaran) yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program.
  • Input (masukan) yaitu berapa besarnya sumber daya uang, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yangdigunakan untuk melaksanakan kegiatan.
  • Output (keluaran) yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang mendukung pencapaiansasaran.
  • Outcome (hasil) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.

 

Tabel  2.5

PencapaianKinerja  Pelayanan Kecamatan Minggir Tahun 2014-2016

 

No. Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
1. Sekretariat

Surat masuk

Surat keluar

 

1.530surat

574 surat

 

1.465surat

599surat

 

1.584surat

709surat

2. Seksi Pemerintahan

Legalisasi surat-surat tanah

Fasilitasi IPT

 

17 buah

 

4 buah

 

19 buah

 

8 buah

 

18 buah

 

7 buah

3. Seksi Trantib

Ijin keramaian

Pelayanan bencana

Penegakan Perda

 

27 kali

8 orang

2 kali

 

37 kali

7 orang

1 kali

 

40 kali

8 orang

5 kali

4. Seksi Ekobang

Bantuan aspal

Bantuan penguatan modal

Bantuan gotong royong

Bantuan irigasi

Bantuan tempat ibadah

 

4 proposal

11 proposal

73 proposal

– proposal

33 proposal

 

3 proposal

5 proposal

20 proposal

1 proposal

5 proposal

 

3 proposal

– proposal

– proposal

3 proposal

15 proposal

5. Seksi Kesmas

Jaminan Sosial Kesehatan

Proposal bantuan sosial kesmas

 

11.261 orang

231 proposal

 

12.454 orang

35 proposal

 

10.890 orang

– orang

6. Seksi Pelayanan Umum

Pembuatan KK

Pembuatan KTP

SKTS

Pindah penduduk datang

Pindah penduduk pergi

Dispensasi nikah

 

1.781KK

1.634lbr

7  lbr

220orang

208orang

30orang

 

2.149KK

1.525lbr

7lbr

244orang

258 orang

14orang

 

2.559KK

1.128  lbr

5lbr

303orang

280  orang

11  orang

  Legalisasi Surat-Surat :

–     Akte kelahiran

–     Akte kematian

–     Legalisasi

–     Surat Keterangan              ( Urusan Bank, SKKM, Keterangan Beasiswa, pengantar perkawinan, pengantar Dukcapil, KP4

 

678 Orang

126 Orang

624 Orang

 

 

 

 

 

181  Orang

 

1.528 Orang

557 Orang

641Orang

 

 

 

 

 

194  Orang

 

787  Orang

664 Orang

712Orang

 

 

 

 

 

208  orang

  –     Rekomendasi HO 11HO 14HO 1HO
  –   Rekomendasi IMB  2 IMB  1 IMB

 

1 IMB

 

  Sesuai Peraturan Bupati Sleman No. 24 Tahun 2014:

–     Rekomendasi HO

 

–     Rekomendasi IMB

 

–     Rekomendasi SPPL

 

 

–     Rekomendasi SKTBL

 

 

 

 

 

 

 

1 HO

 

1  IMB

 

1  IMB

 

 


Tabel 2.6

Target dan Realisasi Indikator Sasaran Renstra Periode 5 Tahun Terakhir

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu an  Tahun 2011  Tahun 2012  Tahun 2013  Tahun 2014  Tahun 2015
 Target Kinerja Realisasi  Target Kinerja Realisasi Target Kinerja Realisasi  Target Kinerja Realisasi  Target Kinerja Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Meningkatnya pengelolaan PAUD. 1. Persentase pemutakhiran data pelaksanaan PAUD. % 40 40 40 40 90 90 90 90 100 100
2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak. 1. Jumlah organisasi perempuan yang aktif. organisasi 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12
2. Jumlah organisasi anak yang aktif. organisasi 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
3 Meningkatnya pembinaan sosial budaya. 1. Persentase pemutakhiran data sosial budaya. % 50 50 50 50 80 80 90 90 100 100
4 Tersedianya data bidang infastruktur yang aktual. 1. Persentase pemutakhiran data infrastruktur. % 60 60 70 70 80 80 80 80 90 90
5 Tersedianya data bidang ekonomi yang aktual. 1. Persentase pemutakhiran data ekonomi. % 20 20 35 45 50 60 65 65 80 80
6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah. 1. Persentase keterlibatan warga dalam musrenbang kecamatan. % 70 70 80 80 80 80 80 80 90 90
2. Persentase masukan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil musrenbang. % 70 70 80 80 80 80 80 80 90 90
7 Meningkatnya status desa. 1. Persentase desa berstatus swasembada. % 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90
8 Penerapan ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3). 1. Persentase desa yang melaksanakan K3. % 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50
2. Meningkatnya jumlah lingkungan yang melaksanakan siskamling. % 60 60 70 70 70 70 80 80 80 80
9 Menjaga keamanan proses demokrasi. 1. Persentase penyelenggaraan pilduk aman. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Persentase penyelenggaraan pilkades aman. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3. Jumlah konflik SARA. jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Meningkatnya penanggulangan bencana. 1. Jumlah pelatihan bencana. orang 70 70 140 140 210 204 280 264 370 340
2. Jumlah sosialiasi kebencanaan. jumlah 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
11 Penerapan manajemen kerja sesuai standar. 1. Meningkatnya nilai LAKIP. skor B B B B B B B B B B
2. Meningkatnya skor hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. skor B B B B B B B B B B
12 Meningkatkan tertib administrasi kepedi dukan. 1. Persentase kepemilikan KTP. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK). % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13 Meningkatkan pelayanan masyarakat. 1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan. % 70 77,24 80 78,68 80 79,03 85 74,49 85 77,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Minggir 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

 

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Minggir 5 tahun terakhir

 

No. Jenis Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1. Pendapatan 2.000.000 273.525 13,68 2.000.000
2. Belanja Tidak Langsung 1,934,664,780 1,761,559,753 91.06 1.509.316.118 1.432.029.023 94,88 1.623.116.118 1.572.480.388 96,88 1.720.044.000 1.687.035.385 87.16 1.819.224.924 1.752.303.023 96,32
3. Belanja Langsung 542,743,000 530,083,442 97.67 715.523.700 707.955.497 98,94 807.241.100 804.587.299 99,67 1.251.951.965 1.239.390.793 99,00 1.775.401.468 1.754.128.258 98,80
Jumlah 2,477,407,780 2,291,643,195 92,50 2.224.839.818 2.139.984.520 96,17 2.430.357.218 2.337.067.687 96,16 2.971.995.965 2.935.924.186 98,79 3.594.626.392 3.506.411.281 97,55

 

 

                                                                       

 

 

Untuk melihat kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Minggir pada tahun renstra 2011-2015 bisa dilihat dari indikator yang disampaikan dalam tabel 2.8 di bawah ini :

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN  

SATUAN

TARGET KINERJA SASARAN CAPAIAN KINERJA SASARAN
TAHUN TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah di Kecama-tan Minggir Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK/APIP

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nilai SAKIP Kecamatan Nilai A A A A A A A A A A
Siklus tahunan desa tepat waktu Jumlah Desa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) % 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Meningkatkan pemerataan ekonomi masyara kat Meningkat nya kegiatan keberdaya-an masyarakat PDRB Kecamatan

Jumlah masyara kat yang terlatih kebencanaan di Kecamatan Minggir

% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3 Meningkatnya kapasitas masyara kat dalam pengura ngan resiko bencana Meningkat nya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di Kecamatan Minggir Jumlah lembaga tangguh bencana

Kasus gangguan ketertiban masyarkat

% 70 70 70 70 70 80 82 83 84 85
4 Meningkatnya kerukunan masyara-kat Meningkat nya kerukunan masyarakat di Kecamatan Minggir Persentase nilai tradisi yang difasilitasi % 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Persentase nilai tradisi yang difasilitasi % 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

 

 


2.3.3 Jenis Pelayanan  

Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Minggir kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9

Jenis Pelayanan Yang diberikan Oleh Kecamatan Minggir

No Jenis Pelayanan
1. Permohonan KTP
2. Kipem
3. Permohonan KK
4. Legalisasi surat-surat umum
  a. Legalisasi Foto Copy KTP/KK
  b. Legalisasi Surat Keterangan
5. Pengajuan Akte Kelahiran
6. Pengajuan Akte Kematian
7. Permohonan Pindah Penduduk
8. Permohonan Masuk Penduduk
9. Legalisasi Pengajuan Kredit Bank
10. Permohonan Ijin HO
11. Permohonan Ijin IMB
12. Permohonan SKCK
13. Permohonan Ijin Keramaian
14. Keringanan Berobat
15. Lagalisasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan Belum Pernah Nikah
16. Legalisasi Dispensasi Nikah
17. Ijin Penelitian
18. Proposal Bantuan Bupati (Kesmas)
19. Proposal Bantuan Lain-lain
20. Proposal Bantuan Penguatan Modal
21. Proposal Bantuan Gotong Royong
22. Proposal Bantuan Pembangunan / Aspal
23. Proposal SPAH
24. Proposal Bantuan Irigasi
25. Informasi Publik

 

2.3.4. Kelompok Sasaran

Kecamatan  Minggir  dalam memberikan pelayanan sasarannya  meliputi:

  1. Perberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan (anggota BPD)
  2. Fasilitas kegiatan Gotong-royong,P3A dan Kelompok Tani
  3. Fasilitas Tim Penanggulangan Kecamatan (TPK)
  4. Fasilitas pendidikan non formal
  5. Fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
  6. Fasilitas pemberdayaan masyarakat bidang budaya, pelestarian adat dan pengembangan seni tradisional
  7. Pendampingan PNPM mandiri perdesaan dan perkotaan
  8. Monev pengelolaan sampah dan limbah
  9. Monev kegiatan PNPM perdesaan dan perkotaan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Minggir dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

  1. Tantangan
  2. Makin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan yang baik
  3. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
  4. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
  5. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasi serta hasilnya kurang optimal
  6. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan
  7. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
  8. Masih tingginya angka pengangguran
  9. Masih tingginya angka kemiskinan
  10. Menurunnya daya beli masyarakat
  11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda

 

  1. Peluang
  2. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman sesuai dengan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
  4. Peraturan Bupati Sleman No. 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
  5. Keputusan Bupati Sleman No. 29/Kep.KDH/2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kepada Kecamatan.
  6. Pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat tentang Perizinan ( HO, IMB)
  7. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan
  8. Tersedianya sumber daya pegawai yang mencukupi
  9. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi
  10. Adanya Dana Desa yang mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tingkat desa.
  11. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan
  12. Terlaksananya kegiatan rapat staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa serta tingkat Kecamatan
  13. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk peningkatan kualitas kerja.
  14. Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

 

 

 

BAB  III

ISUISU  STRATEGIS  BERDASARKAN  TUGAS  DAN  FUNGSI 

KECAMATAN  MINGGIR

 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan  Tugas  Pokok  Dan  Fungsi

Kecamatan adalah sebuah Perangkat Daerah (PD), tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan perangkat daerah lainnya (Badan, Dinas, Kantor), perbedaan tersebut yaitu bahwa perangkat daerah lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral, sedangkan kecamatan melaksanakan tugas bersifat teritorial (kewilayahan).

Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban kecamatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan. Perbedaan tersebut membawa konsekwensi format kewenangan yang berbeda antara Perangkat Daerah Kecamatan dengan Perangkat Daerahyang bukan Kecamatan, dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan  idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Camat yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan berjalan secara efektif dan efisien.

Persoalannya adalah, kewenangan ideal tersebut belum dimiliki oleh Kecamatan, sebagai contoh dapatkah Camat menerbitkan larangan masyarakat membangun bangunan dibantaran sungai? jawabannya tidak dapat, karena sungai menjadi kewenangan provinsi, sementara dilapangan petugas Kecamatan berkepentingan untuk menjaga kententraman dan ketertiban termasuk didalamnya adalah keselamatan masyarakat.

Tanpa adanya kewenangan bagaimana mungkin Camat bertindak terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan bahkan mengancam jiwa mereka sendiri. Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas  dan fungsi Kecamatan yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan anggaran Kecamatan masih belum sebanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan perangkat daerah setingkat kantor menjadikan capaian kinerja Kecamatan kurang maksimal sebagi ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal dimasa-masa mendatang.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas  dan fungsi Kecamatan, sebagai berikut:

  1. Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan di bidang otonomi daerah tidak disertai dengan pelimpahan personil.
  2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sangat terbatas.
  3. Penyusunan siklus tahunan desa belum sesuai dengan tahapan waktu yang ditetapkan dan masih mengalami keterlambatan dalam pelaporannya.
  4. Kemampuan dan ketrampilan perangkat desa sangat terbatas dan tidak merata.
  5. Pengelolaan kearsipan desa masih belum dilaksanakan sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru.
  6. Pemanfaatan dan penggunaan Tanah Kas Desa tidak sesuai prosedur yang ada.
  7. Penegakan Peraturan Daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
  8. Belum optimalnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha dalam  mematuhi peraturan.
  9. Kelembagaan yang ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan   Perlindungan Masyarakat (LINMAS)  belum berfungsi secara optimal dalam rangka penanganan dan penanggulangan b
  10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Program Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  11. Tingkat kerja sama dalam penanganan masalah kesehatan masih sangat kurang dan masih bersifat sektoral.
  12. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan limbah masih rendah.
  13. Kurangnya pengawasan terhadap keberadaan bangunan liar di atas saluran air.
  14. Pembangunan perumahan yang kurang tertata.
  15. Regulasi tentang RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) belum dapat diterapkan secara optimal.
  16. Kurangnya analisis terhadap dampak lingkungan bagi para pengembang.
  17. Ruangan penyimpanan arsip in aktif kurang memadai.
  18. Adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat berkaitan dengan perijinan yang tidak disertai personil yang cukup.

 

3.2.   Telaahan Visi,  Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

  1. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021:

Visi pemerintah Kabupaten Sleman adalah: “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera,  Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya system e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar) pada tahun 2021”.

Pemerintah melakukan berbagai program dan kebijakan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan lahir maupun batin secara merata.Di samping itu pemerintah juga untuk mendayagunakan kemampuan dan potensi lokal dan sumber daya yang dimiikinya.  Masyarakat yang sudah tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada. Pemerintah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi dan informasi yang modern yang mampu merespon dan lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart Regency.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan menjadi landasan yang kuat dalam upaya mewujudkan visi daerah. Hasil penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat mengakomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  1. Misi Kabupaten Sleman

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun kedepan adalah:

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan  e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan  bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang professional sehingga bias menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju good governance.

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajeman pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan  diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Di samping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi peningkatan juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

 

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerahyang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasil identifikasi perangkat daerahtentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerahyang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input  bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, seperti tabel berikut:

 

 

 

 

 


Tabel 3.1

 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

 

Visi :Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem egovernment menuju smart regency padatahun 2021.
No. Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Misi 1 :      
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Program :
1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
2. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap pentingnya pengelolaan administrasi keuangan desa. Sudah terbiasa melakukan pekerjaan lapangan,  dan jarang mengerjakaan pekerjaan yang sifatnya administrasi. Ketugasan masing-masing perangkat desa semakin banyak dan semakin berat, sehingga dituntut  perangkat desa harus mampu dan mau mengelola administrasi keuangan semain baik sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah. Kurangnya konsistensi perencanaan yang dimulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan dan kabupaten. Belum adanya pedoman atau petunjuk yang baku, cenderung setiap tahun pedoman berubah-ubah sehingga menjadikan kesulitan dalam melakukan perencanaan. Adanya semangat dan dorongan yang kuat dari masyarakat untuk melakukan pembangunan  di wilayahnya.
4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Belum  efektifnya pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dapat memahami cara kerja sistem yang ada. Sudah tersedia sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah yang berbasis computer.
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Pola pikir atau mindset lama perangkat desa terhadap pentingnya kapasitas atau kemampuan perangkat desa. Banyaknya perangkat desa yang berumur diatas 45 tahun. Ketugasan saat ini memaksa perangkat desa untuk belajar dalam upaya meningkatkan kapasitasnya.
6. Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

 

7. Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Sumber data masih beragam sesuai instansi yang melakukan pendataan. Sudah dilakukan kerjasama dengan BPS dalam rangka penyusunna data dan informasi Kecamatan dalam angka.
8. Penataan Administrasi Kependudukan. Semakin banyak dan kompleknya permasalahan KTP-el dan penerbitannya. Adanya peraturan yang sering berubah-ubah dan penyediaan blangko kependudukan yang tidak siap. Melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat dalam menggandakan blangko yang tidak tersedia, dan adanya kesadaran budaya antri dari masyarakat.
9. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan. Masyarakat kurang peduli  dan cenderung masa bodoh terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan. Mobilitas masyarakat dalam menjalankan pekerjaan cukup tinggi. Melakukan kerjasama dengan pihak jasa keamanan.
10. Pemeliharan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Banyak anggota satuan perlindungan masyarakat yang sudah lanjut usia. Tidak ada regenerasi dari kalangan pemuda dan remaja. Jumlah generasi muda dan remaja yang cukup tinggi.
11. Penegakan Hukum. Banyaknya pendirian dan perkembangan usaha. Pihak pengusaha atau pengembang tidak pernah melaporkan usahanya kepada pemerintah. Sudah ada Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat.
12. Penataan Peraturan Perundang-undangan.
13. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kurangnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan. Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Menumbuhkan kerjasama dengan stakeholder lain untuk terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
14. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
16. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
17. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
18. Peningkatan Administrasi Pemerintahan.
19. Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Adanya berbagai kepentingan antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan masyarakat Lahan pertanahan yang sangat terbatas atau sempit Adanya dorongan untuk pemanfaatan tanah untuk produktivitas sangat tinggi
20. Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan. Semakin tingginya egoisme para pihak yang terlibat dalam konflik. Upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan. Adanya keinginan para pihak yang cukup tinggi dalam upaya penyelesaian konflik .
2. Misi 3 :      
Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
Program :
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Kurangnya dana yang disalurkan kepada kelompok masyarakat dari pemerintah. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang membatasi pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kepada  masyarakat. Banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang masih aktif dan membutuhkan dukungan dari pemerintah.
2. Peningkatan Keberdayaan  Masyarakat Pedesaan. Keterbatasaan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam rangka mengakses program dan dana pemerintah masih sangat kurang. 1.  Masyarakat tidak mampu membuat proposal permohonan dana pemberdayaan masyarakat.

2.  Angka kemiskinan dan rawan miskin yang cenderung meningkat setiap tahun.

Adanya pelatihan dan ketrampilan bagi kelompok masyarakat.
3. Misi 4 :      
Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
Program :
1. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Bencana alam yang kadang-kadang terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Kurangnya sumber daya manusia yang mampu menangani kebencanaan. Terbentuknya satuan tugas pelaksana penanggulangan bencana di masing-masing desa, dan terbentuknya satuan tugas operasional penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan.
4. Misi 5 :      
Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.
Program :
1 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Peran PD Kecamatan baik secara tupoksi maupun anggaran lebih bersifat sekunder,pendamping dan tidak  substantive. Arus modernisasi yang gencar dan murah ,mudahnya tehnologi berimplikasi negatif dan kontra produktif dengan budaya local dan nasionalisme. Kesadaran dan peran partisipasi masyarakat sudah baik,terlihat secara perorangan maupun kelompok, sosialisasi dan pembinaan oleh Kecamatan menjadi factor yang membuat kondusif
2. Pendidikan Politik Masyarakat. Belum  optimalnya partisipasi masyarakat dalam  menggunakan hak pilihnya. 1.    Mobilitas masyarakat sangat tinggi.

2.    Ketidakpercayaan atau apatisme masyarakat terhadap politik.

Sumber data dan jumlah pemilih yang sangat mendukung.


3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi Rencana Struktur dan Pola Ruang terhadap kebutuhan pelayanan setiap Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan Struktur dan Pola Ruang ekssisting, maka setiap Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah geografis pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Jika dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setiap perangkat daerah. Permasalahan di bidang Penataan Ruang antara lain :

  1. Belum lengkapnya Peraturan Perundangan Pelaksanaan Penataan Ruang di daerah.
  2. Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Sektor.
  3. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.
  4. Masih lemahnya kapasitas hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

 

3.3.1 Kebijakan Umum Penataan Ruang

Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011–2031, penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang di wilayah Kabupaten Sleman yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berdaya saing.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam Kebijakan Penataan Ruang meliputi 10 butir Kebijakan Penataan Ruang sebagai berikut:

  1. Kebijakan pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana.
  2. Kebijakan pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi.
  3. Kebijakan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  4. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan.
  5. Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi.
  6. Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan.
  7. Kebijakan pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan.
  8. Kebijakan pengembangan kawasan pemukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.
  9. Kebijakan pemantapan prasarana wilayah.
  10. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

 

3.3.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah

  1. Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

Dalam arah Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Sleman, Kawasan Perkotaan Kecamatan Minggir, ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

  1. b. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama adalah transportasi darat

  • Kecamatan Minggir dilewati jalan altileri primer: Jalan Yogya– Borobudur lewat Dekso Samigaluh.
  • Jalan Yogya – Kulon Progo lewat Godean – Kenteng – Purworejo.
  • Jalan altenatif Sedayu – Moyudan – Tempel – Magelang
  1. Pengembangan Sistem Prasarana lainnya
  • Jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi.
  • Pengembangan bioenergy.
  • Pengembangan system jaringan komunikasi.
  • Peengembangan system jaringan sumber daya air.
  • Pengembangan sitem jaringan irigasi.
  • Pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan.
  • Jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin.
  • Tempat evakuasi.

 

3.3.3. Pola Ruang Wilayah

  1. Kawasan lindung

Berdasarkan RT RW Kabupaten Sleman Kecamatan Minggir ditetapkan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang juga berfungsi pula sebagai:

  • Kawasan peresapan a
  • Kawasan sempadan sungai
  • Kawasan sekitar mata air dan embung.
  • Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
  • Kawasan rawan bencana lahar dingin Merapi

 

  1. Kawasan Budaya

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Kecamatan Minggir ditetapkan sebagai Kawasan Budaya, yang meliputi sebagai berikut:

  • Kawasan peruntukan hutan rakyat.
  • Kawasan peruntukan lahan pertanian tanaman pangan berupa padi.
  • Kawasan tanaman mendong.
  • Kawasan peruntukan hortikultura berupa duku, rambutan, sayuran.
  • Kawasan peruntukan perkebunan berupa kelapa dan tebu.
  • Kawasan peruntukan peternakan.
  • Kawasan peruntukan budidaya perikanan darat.
  • Kawasan peruntukan pertambangan kerikil dan batu kali.
  • Kawasan peruntukan industri kerajinan bambu dan mendong.
  • Kawasan peruntukan pariwisata pedesaan dan kuliner.
  • Kawasan peruntukan permukiman.

 

3.3.4 Kawasan Strategis Wilayah

Berdasarkan Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten, Kecamatan Minggir ditetapkan mengemban Kawasan Strategis sebagai:

  1. Kawasan Strategis Propinsi DIY Ketahanan Pangan, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
  2. Kawasan Strategis Propinsi DIY berupa kawasan koridor Yogyakarta – Minggir – Kulon Progo – Borobudur – Magelang dan koridor Yogyakarta – Godean – Minggir – Kulon Progro – Purworejo.
  3. Kawasan Strategis Kabupaten berupa kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan kawasan peresapan air.

 

TABEL 3.2

PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No Rencana tata ruang wilayah terkait tugas dan fungsi PD Permasalahan pelayanan PD Faktor
Penghambat Pendorong
1 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), pengembangan Sistem Prasarana Utama, pengembangan sistem prasarana lain Kewenangan penerbitan perizinan usaha sangat terbatas sehingga kurang responsive terhadap pertumbuhan usaha Banyaknya lahan strategis untuk rumah / industry dan usaha selain pertanian merupakan lahan hijau Meningkatnya secara pesat pendirian rumah / took penduduk mendorong pertumbuhan perekonomian makin cepat
2 Pengembangan kawasan lindung dan budaya Kecamatan sebagai pusat pengembangan budaya tidak diikuti dengan kewenangan kebijakan teknis dan anggaran, sehingga PD Kec. Tidak bisa  berbuat banyak dengan banyaknya lahan sawah di Kecamatan Minggir

 

3.4  Penentuan IsuIsu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berbagai permasalahan yang ada di lingkungan Perangkat Daerah jika tidak diperhatikan dan dicari solusinya, akan berkembang menjadi isu strategis, berikut disampaikan isu strategis yang relevan dengan Kecamatan Minggir yaitu:

  1. Rendahnya tingkat pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan.
  2. Adanya aturan yang berubah secara cepat tanpa melihat kondisi riil di lapangan dan tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana.
  3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminal.
  4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan mengenai kebencanaan.
  5. Masih rendahnya jalinan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat.

 

 

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

4.1. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

4.1.1. Visi Kabupaten Sleman

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of dirention). Visi harus juga menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembanguinan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis dirumuskan visisebagaiberikut: Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudayadan Terintegrasinya Sistem EGovernment Menuju Smart Regency (Kabupaten Pintar) Pada Tahun 2021

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

Sejahtera              : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapan indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indek Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Mandiri                 : Suatu keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian.

Berbudaya                     : Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat  tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

Beberapa yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

Terintegrasikannya      : Terintegrasinya   e-Gort,   bahwa   dalam    memberikan

Sistem e-government    pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menuju smart regency, yaitu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, tepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintahan dengan dukungan penggunaan teklologi informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparasi penyelenggaraan pemerintahan.

 

4.1.2. Misi.

Misi merupakan penjabaran visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Minggi rmenjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

Misi I   :    Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;

Misi 3 :    Meningkatkan penguatan system ekonomi kemasyarakatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan;

Misi 4 :    Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan;

Misi 5 :    Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan  gender yang proporsional.

 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Minggir

Mewujudkan visi dan misi tentu harus terukur ,agar pencapaian setiap tahapan dapat dimonitor,dipertanggungjawabkan dan dievaluasi,Penentuan tujuan dan sasaran menjadi factor pentinguntuk kepentingan dimaksud. Secara detail tujuan dan sasaran Rencana Strategis Jangka Menengah Kecamatan Minggir disajikan pada Tebel berikut :

 

 

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah di Kecamat an  Minggir Nilai SAKIP Kecamatan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan Persentasetindaklanjutatas rekomendasi  BPK/APIP 100 100 100 100 100 100
Nilai LAKIP Kecamatan A A A A A A
Siklus tahunan desa tepat waktu 5 5 5 5 5 5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) 80 81 82 83 84 84
Persentasekeluhan/ pengaduankeamanandan ketertiban ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100
Prosentase pelayanan perizinan tepat waktu 80 80 85 90 90 90
Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat PDRB Kecamatan Meningkatnya kegiatan keberdaya an masyarakat Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang  difasilitasi 15 15 15 15 15 15
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana Jumlah lembagatangguhbencana Meningkatnya kapasitas masyarakatdalam pengurang an resiko bencana  di KecamatanMinggir Jumlah masyarakat  yang terlatih kebencanaan di Kecamatan Minggir 70 140 210 280 350 350
Meningkatnya kerukunanmasyarakat Persentase nilai tradisi yang difasilitasi Meningkatnya kerukunanmasyarakat di KecamatanMinggir Kasus gangguan ketertibanmasyarkat <5
Jumlah konflik SARA 0 0 0 0 0 0

 

 

4.3Strategi dan Kebijakan Kecamatan Minggir

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu strategi dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun .Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dan strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasi program.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya strategi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Minggir dalam periode 5 ke depan adalah

TABEL 4.2

STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN MINGGIR TAHUN 2016-2021

 

Visi :    Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasinya system E-Government Menuju  Smart Regency Pada Tahun 2021
Misi 1   Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah di Kecamatan Minggir Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Kecamatan Minggir Meningkatkan efektifitas dan akurasi fungsi planning, organizing, controlling Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluas irutin / insidentil atas pelaksanaan Pemerintahan, Pelayanan, administrasi keuangan dan pertanggungjawaban

 

Misi 3   Meningkatkan penguatan system ekonomi kerakyatan, aksesbilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat Meningkatnya keberdayaan masyarakat Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, program pembangunan rumah tidak layak huni, dan membangun sinergi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Meningkatkan anggaran dan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat, membuat usulan bedah rumah / RTLH. Menjalin kerjasama /MoU dengan perusahaan-perusahaan / bayer khususnya  di Minggir untuk permodalan dan pelatihan usaha.

 

Misi 4   Memantapkan dan meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dan lingkungan hidup Meningkatnya fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyakat (FKDM) meningkatkan sosialisasi dan peringatan cegah dini atas potensi-potensi bencana dan mengadakan pelatihan masyarakat agar terlatih dalam menghadapi bencana Menggerakkan instansi dan masyarkat dalam PHBS, kebersihan lingkungan, Pemangkasan pohon-pohon besar dan pelatihan linmas, relawan, serta aparat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

 

Misi 5       meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan pelaskanaan budaya  yang  ada di masyarakat dan meningkatnya kerukunan masyarakat Meningkatnya kerukunan masyarakat dan pelaksanaan budaya masyarakat –   Peningkatan kerukunan dan keter-tiban masyarakat,

–   Meminimalkan konflik SARA

–   Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan  kebangsaan

–   Meningkatkan pengelolaan potensi kebudayaan yang ada di masyarakat

–   Meningkatkan ketertiban masyarakat, pemeliharaan keamanan, peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan.

–   Memberdayakan FKUB, menekan isu SARA dan ipoleksosbud-hankam

–   Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan

–   Memfasilitasi pelestarian nilai tradisi yang ada di masyarakat

 

 

BAB  V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

Program dan kegiatan yang akan dikelola Kecamatan Minggir selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Sleman. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa  kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator  Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  Kecamatan Minggirdapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini:

TABEL 5.1

Recana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Oupput)
1 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan(SAP)berbasis akrual dengan baik dan benar ,presentase PD yang tertib adminsitrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah,Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD Laporan Keuangan Semesteran : 2 dokumen
Laporan Pertanggungjawaban/SPJ : 12 bulan
Laporan aset : 2 dokumen.
Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah : 5 Desa.
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes Evaluasi APBDes : 5 Desa
Evaluasi Perubahan APBDes :   5 Desa.
Evaluasi pertanggungjawaban APBDes : 5 Desa.
Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes : 2 kali.
Program perencanaan pembangunan daerah Persentase Tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan : 100%
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dokumen hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa &Kecamatan : 6 dokumen.
Pembinaan Perencanaan Desa  (UK) : 12 kali.
Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra 2016-2020 :  5 dokumen.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A : jumlah PD yang mendapat pembinaan menuju WBK(Wilayah Bebas korupsi)dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang bersih dan melayani) 70% : 14 jumlah PD
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi laporan pemantauan pelaksanaan SOP 2 dokumen
Penyelenggaraan Informasi Publik : 12 bulan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran : 100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran pengelola anggaran/bendahara/PPK/verikator/penatausahaan barang : 7 orang.
Penyediaan makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat dan tamu : 520 orang.
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Rapat Koordinasi dan konsultasi : 12 orang.
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Layanan surat menyurat
– Surat masuk : 1806 surat
– Surat keluar : 950 surat
Penyediaan  ATK : 6 paket
Cetak : 10 eksemplar
Penggandaan : 11.500 lembar
Penyediaan ATK untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan : 1 paket.
Penyediaan jasa langganan Pembayaran Langganan Listrik : 12 bulan
Pembayaran Langganan telepon: 12 bulan
Pembayaran Langganan Surat Kabar : 2 jenis
Pembayaran Langganan Internet : 12 bulan
Penunjang  Pelayanan Administrasi Perkantoran Makanan dan minuman rapat dan tamu : 520 orang.
  Rapat Koordinasi dan konsultasi : 12 orang.
  Layanan surat menyurat
– Surat masuk : 1806 surat
– Surat keluar : 950 surat
Penyediaan ATK : 6 paket
Cetak : 10 eksemplar
Penggandaan : 11.500 lembar
Penyediaan ATK untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan : 1 paket.
  Pembayaran Langganan Listrik : 12 bulan
Pembayaran Langganan telepon: 12 bulan
Pembayaran Langganan Surat Kabar : 2 jenis
Pembayaran Langganan Internet : 12 bulan
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Pembayaran Jasa Keamanan :    1 org 360 hr
Pembersihan Jasa Kebersihan :  2 org 420 hr
Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan : 12 jenis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik : 75%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan gedung kantor : I3 unit
Pemeliharaan rumah dinas : 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan roda 2 : 8 unit.
Pemeliharaan kendaraan roda 4 : 2 unit.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan Peralatan Kantor : 25 unit
Pemeliharaan Mebeler : 20 unit
Komponen instalasi listrik : 1 paket
Pemeliharaan Komputer : 9 unit.
Pemeliharaan AC : 3 unit
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung,kendaraan ,peralatan,mesin dan meubelair Pemeliharaan gedung kantor : I3unit
Pemeliharaan rumah dinas : 1 unit
  Pemeliharaan kendaraan roda 2 : 8 unit.
Pemeliharaan kendaraan roda 4 : 2 unit.
  Pemeliharaan Peralatan Kantor : 25 unit
Pemeliharaan Mebeler : 20 unit
Komponen instalasi listrik : 1 paket
Pemeliharaan Komputer : 9 unit.
Pemeliharaan AC : 3 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu : 96%
Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai Dokumen Kepegawaian : 30 dokumen
Pembinaan Rohani Pegawai : 30 org.
Pembinaan Jasmani pegawai : 24 kali.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan. Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu : 100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan bulanan : 12 dokumen
  Dalev kebijakan : 1 dokumen
Dalev pelaksanaan : 4 dokumen
Dalev hasil : 4 dokumen
Laporan tahunan : 1 dokumen
LAKIP : 1 dokumen
RFK/TEPA : 12 bulan
Penyusunan perencanaan kerja SKPD Dokumen Rencana Kerja SKPD : 1 dok
RKA SKPD : 1 dok
RKAP SKPD : 1 dok
DPA SKPD  : 1 dok
DPPA SKPD  : 1 dok
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD Dalev kebijakan : 1 dokumen
Dalev pelaksanaan : 4 dokumen
Dalev hasil : 4 dokumen
Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Prosentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, jumlah publikasi informasi melalui media online,
Pengelolaan web site Persentase infprmasi yang diupdate website sesuai Undang-undang keterbukaan publik
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya : 90%
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa Pendampingan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa : 11 kali.
Program peningkatan administrasi pemerintahan Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70
Monitoring,  dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Siklus tahunan Desa yang dimonitor dan dibina : 5 dukumen.
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa : 5 Desa
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 5 dokumen.
Pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau : 5 Desa
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan : 20%
Pengelolaan Dokumen SKPD Pelayanan arsip dan perpustakaan : 12 bulan
Jumlah Arsip aktif yang dikelola : 1.786 dok
Jumlah Arsip in aktif yang dikelola : 2.967 dok
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu : 95%
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Data Monografi Kecamatan : 2 dokumen
Pembinaan profil desa 2 kali
Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian : 100%
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan : 4 kali
Verifikasi Data SIAK : 1 kali.
Jumlah KTP yang diproses, selesai maksimal 3 hari : 1.440 lb
Jumlah KK yang diproses Selesai Maksimal 3 Hari : 1.320 lb.
Sosialisasi Admnistrasi kependudukan 1 kali
Pelaksanaan  Kebijakan Kependudukan Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan : 4 kali
Verifikasi Data SIAK : 1 kali.
Jumlah KTP yang diproses, selesai maksimal 3 hari : 1.440 lb
Jumlah KK yang diproses Selesai Maksimal 3 Hari : 1.320 lb.
Sosialisasi Admnistrasi kependudukan 1 kali
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Jumlah kelompok jaga warga : 17 kelompok
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Jumlah pos kamling yang di pantau : 20 Unit.
Jumlah linmas yang dibina : 90 orang.
Terlaksananya lomba siskamling: 1 kali
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas anggota linmas : 250 orang
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Patroli terpadu dilaksanakan : 10 kali
Piket Kantor : 360 kali
Pam hari besar keagamaan dan upacara adat 16 kali
Laporan tindak kriminal : 12 eks.
  Jumlah pos kamling yang di pantau : 20 Unit.
Jumlah linmas yang dibina : 90 orang.
Terlaksananya lomba siskamling: 1 kali
Pemantauan dan Pengamanan Pilkada, Pildukuh, dan Pengisian Perangkat Desa Pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau : 3 perangkat.
Program penegakan hukum Persentase penyelesaian pelanggaran Perda yang dilayani : 100%
Operasi Penertiban Penegakan Peraturan : 5 kali
frekwensi penyuluhan tentang vandalisme dan radikalisme 2 kali
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya : 100%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Laporan pelanggaran perundang- undangan : 10 kali
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah  peraturan per-UU-an yang disosialisasikan : 3 peraturan
Program peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan peraturan Bupati tentang Pelayanan ,Pengelolaan dan Penanganan aduan : 60 %
Pelayanan Perijinan Jumlah ijin HO 20 ijin,IMB 20 ijin,UMK 20 ijin,implementasi PATEN 4 kali
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Keagamaan : 10 kali
Pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesra : 4 kali
Pembinaan Pemuda dan Olahraga : 6 kali
Pembinaan rois 2 kali
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAUD &TK : 4 kali.
Pembinaan penanggulangan narkoba 2 kali
Pembinaan pelayanan KB/sosialisasi pendewasaan usia pernikahan 3 kali
Kegiatan disabilitas difasilitasi 4 kali
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang fisik Monitoring dan evaluasi  Fasilitas Fisik : 2 kali
Kegiatan gotong -royong Masyarakat Desa Difasilitasi : 2 kali
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di kecamatan difasilitasi : 1 kali.
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi Pendampingan  dan monev industri kecil : 2 kali
Pendampingan dan monev Ekonomi Pasar Desa : 2 kali.
Lomba antar wilayah Jumlah Lomba : 1 kali
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tertib Administrasi Pertanahan : 87,15 %
Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah Laporan Monev tata guna tanah : 1 dokumen
Fasilitasi Kegiatan Lomba (UK) : 4 kali.
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK)Desa ,79%
Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Fisik Pembinaan P3A dan Kelompok Tani : 2 kali
Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup : 4 kali
Koordinasi penilain Kota sehat/Adipura : 4 kali
Pembinaan desa unggulan 14 kali
Pembinaan dan pengelolaan limbah desa difasilitasi  4 kali
Monev bidang fisik 2 kali
Fasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat Desa difasilitasi 2 kali
Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi 2 kegiatan
Jumlah pendidikan non formal yang difasilitasi 1 buah
Kegiatan Sosial Masyarakat difasilitasi : 10 kali
Kegiatan UKS, Pencegahan Penyakit dan Pelaksanaan Imunisasi yang difasilitasi : 6 kali
Data dan laporan penanggulangan kemiskinan : 12 dokumen
Kegiatan Forum Anak : 6 kali
Fasislitasi pemberdayaan masyarakat dan PKK Kecamatan : 12 kali
Pelaksanaan MTQ : 1 kali
Pembinaan DBKS 5 Desa
Koordinasi/monev kelompok agama 10 kali
Pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesra : 4 kali
Pembinaan Pemuda dan olah raga 6 kali
Pembinaan Rois 2 kali
Monev pelaksanaan PAUD dan TK
Pembinaan penanggulangan narkoba 6 kali
Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi : 12 kali.
Kegiatan Pameran Potensi Daerah difasilitasi : 1 kali
Pembinaan PKL : 2 kali
Pembinaan komputer 5 angkatan
Pendampingan dan monev industri kecil 4 kali
Pembinaan ketrampilan industri kecil/ Sekolah Sabtu 20 kali
Lomba antar wilayah 2 kali
Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang budaya Pelestarian Adat dan Budaya : 2 kali
Pentas seni dan budaya 4 kali
Macapat 11 kali
Festival jatilan 1 kali
Pemeliharaan gamelan : 1 paket
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih : 20 %
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pembinaan Badan Permusyawaran Desa  (BPD)   : 3 kali
Pembinaan Lembaga Kemasyarkatan Desa (LKD) :          3 kali.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik,jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana : 67%
Pencegahan dan pengurangan resiko bencana Jumlah peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam : 100 orang.
Jumlah komunitas peduli bencana : 2 komunitas
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi : 100%
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi konflik pertanahan : 3 kali
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Persentase penanganan konflik ipoleksosbud-hankam : 100%
Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing Data WNA,WNI Keturunan,OT,ORMAS,ORPOL dan LSM : 6 dok
Program pendidikan politik masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades, Pilduk : 77%
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Data  kegiatan FKDM Desa : 5 dok
Pertemuan FKDM Kecamatan : 4 kali.
Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah konflik SARA : ≤ 5 kasus
Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan Upacara tgl 17 dilaksanakan : 12 kali
Upacara hari besar di laksanakan : 1 kali
Latihan paskibra dilaksanakan : 12 kali
Tirakatan malam 17 Agustus 1 kali
Tersedianya Pakaian Paskibra : 1 paket.
Data FKDM Desa 6 Dokumen
Pertemuan FKDM Kecamatan : 4 kali.
Pertemuan FKDM Kecamatan : 4 kali.
Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat,58.32 %
Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal Pelestarian Adat dan Budaya : 2 kali
Sarasehan seni dan budaya 3 kali
  Pentas seni dan budaya 5 kali
  Mocopat 12 kali
  Pengiriman kontingen kesenian dalam festifal jatilan 4 kali
  Festifal jatilan 1 kali

 

5.2.   Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pemetaan kelompok sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan sejak awal.Hal ini penting agar jangan sampai terjadi sebagian dari kelompok masyarakat tidak tersentuh pembangunan.Dalam hal keterbatasan pendanaan pelibatan peranserta masyakat maupun sebagian kelompok sasaran dapat dilakukan secara bergilir, agar prinsip pemerataan tetap dilakukan.Mengingat keterbatasan pendanaan dan ketepatan alokasi, serta penetapan prinsip efisiensi diperlukan pagi indikatif. Pagu indikatif ini akan memberikan gambaran besaran dana yang akan dianggarkan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan detail kegiatan. Hal ini akan membantu menyediakan konsep pendanaan dalam 5 tahun perencanaan jangka menengah untuk acuan penentuan target pencapaian visi dan misi daerah.

Adapun kelompok-kelompok sasaran dalam pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Minggir meliputi :

  1. Masyarakat 5 desa se Kecamatan Minggir (Sendangarum, Sendangmulyo, Sendangagung, Sendangsari, Sendangrejo)
  2. Keluarga miskin (sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SK Bupati )
  3. Pegawai Kecamatan Kalasan.
  4. Muspika, dan Instansi tingkat kecamatan
  5. Kepala Desa dan Perangkat Desa
  6. Tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK Kecamatan, PKK Desa dan PKK Padukuhan
  7. Kelompok-kelompok binaan dan kelompok pemberdayaan

Matrik Rencanan Program, kegiatan, Indikator kinerja, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Minggir disajikan pada table 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Kecamatan Minggir
Kabupaten Sleman
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data capaian pada awal perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah di Kecamatan Minggir Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di kecamatan Persentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK/APIP 3.00.05.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan(SAP)berbasis akrual dengan baik dan benar ,presentase PD yang tertib adminsitrasi pengelolaan Barang Milik Daerah(BMD)/aset daerah,Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. 100 100 10,677,000.00 WTP 12,000,000.00 WTP 12,000,000.00 WTP 18,000,000.00 WTP 19,000,000.00 WTP 20,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.05.15.097 Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD Laporan Keuangan Semesteran : 2 dokumen 80          10,677,000.00 100          12,000,000.00 100          12,000,000.00 100           18,000,000.00 100          19,000,000.00 100         20,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Laporan Pertanggungjawaban/SPJ : 12 bulan
Laporan aset : 2 dokumen.
3.00.05.17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah : 5 Desa. 5 desa 5 desa 39,038,000.00 5 desa 32,780,000.00 5 desa 35,000,000.00 5 desa 37,000,000.00 5 desa 39,000,000.00 5 desa 42,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.05.17.001 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes Evaluasi APBDes : 5 Desa 75 39,038,000.00 80 32,780,000.00 80 35,000,000.00 80 37,000,000.00 80 39,000,000.00 80 42,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Evaluasi Perubahan APBDes :   5 Desa.
Evaluasi pertanggungjawaban APBDes : 5 Desa.
Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes : 2 kali.
Nilai SAKIP Kecamatan 3.00.04.18 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase Tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan : 100% 99.4 100 80,044,318.00 100 38,270,000.00 100 45,142,500.00 100 62,000,000.00 100 64,000,000.00 100 65,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.04.18.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dokumen hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa & Kecamatan : 6 dokumen. 60 66,574,568.00 60 38,270,000.00 60 45,142,500.00 60 47,000,000.00 60 49,000,000.00 60 50,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pembinaan Perencanaan Desa  (UK) : 12 kali.
3.00.04.18.018 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra 2016-2020 :  5 dokumen. 80 13,469,750.00 0 0 80 15,000,000.00 80 15,000,000.00 80 15,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.03.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A : jumlah PD yang mendapat pembinaan menuju WBK(Wilayah Bebas korupsi)dan WBBM(Wilayah Birokrasi yang bersih dan melayani) 70% : 14 jumlah PD 50 50 9,951,000.00 60 11,000,000.00 70 12,000,000.00 80 15,000,000.00 90 17,000,000.00 100 18,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.03.15.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi laporan pemantauan pelaksanaan SOP 2 dokumen 80 9,951,000.00 80 11,000,000.00 80 12,000,000.00 80 15,000,000.00 80 17,000,000.00 80 18,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Penyelenggaraan Informasi Publik : 12 bulan.
3.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran : 100% 100 100 234,920,000.00 100 189,892,000.00 100 234,104,000.00 100 250,000,000.00 100 257,000,000.00 100 263,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran pengelola anggaran/bendahara/PPK/verikator/penatausahaan barang : 7 orang. 90 12,600,000.00 90 16,725,000.00 90 31,296,000.00 90 32,000,000.00 90 35,000,000.00 90 37,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat dan tamu : 520 orang. 25 40,000,000.00 80 28,260,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Rapat Koordinasi dan konsultasi : 12 orang. 25 6,000,000.00 80 3,407,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Layanan surat menyurat 25 111,320,000.00 80 70,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
– Surat masuk : 1806 surat
– Surat keluar : 950 surat
Penyediaan ATK : 6 paket
Cetak : 10 eksemplar
Penggandaan : 11.500 lembar
Penyediaan ATK untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan : 1 paket.
3.00.01.01.023 Penyediaan jasa langganan Pembayaran Langganan Listrik : 12 bulan 25 20,000,000.00 90 22,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pembayaran Langganan telepon: 12 bulan
Pembayaran Langganan Surat Kabar : 2 jenis
Pembayaran Langganan Internet : 12 bulan
3.00.01.01.025 Penunjang  Pelayanan Administrasi Perkantoran Makanan dan minuman rapat dan tamu : 520 orang. 0 0.00 0 0.00 90 136,700,000.00 90 150,000,000.00 90 152,000,000.00 90 154,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Rapat Koordinasi dan konsultasi : 12 orang.
Layanan surat menyurat
– Surat masuk : 1806 surat
– Surat keluar : 950 surat
Penyediaan ATK : 6 paket
Cetak : 10 eksemplar
Penggandaan : 11.500 lembar
Penyediaan ATK untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan : 1 paket.
Pembayaran Langganan Listrik : 12 bulan
Pembayaran Langganan telepon: 12 bulan
Pembayaran Langganan Surat Kabar : 2 jenis
Pembayaran Langganan Internet : 12 bulan
3.00.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Pembayaran Jasa Keamanan :    1 org 360 hr 25 45,000,000.00 90 49,500,000.00 90 66,108,000.00 90 68,000,000.00 90 70,000,000.00 90 72,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pembersihan Jasa Kebersihan :  2 org 420 hr
Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan : 12 jenis
3.00.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik : 75% 75 75 163,520,000.00 75 138,970,000.00 75 139,000,000.00 75 145,000,000.00 75 150,000,000.00 75 155,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan gedung kantor : I3 unit 25 16,000,000.00 90 10,600,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pemeliharaan rumah dinas : 1 unit
3.00.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan roda 2 : 8 unit. 90 127,520,000.00 90 115,820,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pemeliharaan kendaraan roda 4 : 2 unit.
3.00.01.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan Peralatan Kantor : 25 unit 80 20,000,000.00 90 12,550,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pemeliharaan Mebeler : 20 unit
Komponen instalasi listrik : 1 paket
Pemeliharaan Komputer : 9 unit.
Pemeliharaan AC : 3 unit
3 00 05 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung,kendaraan ,peralatan,mesin dan meubelair Pemeliharaan gedung kantor : I3unit 75 0 0.00 0 0.00 75 139,000,000.00 75 145,000,000.00 75 150,000,000.00 75 155,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pemeliharaan rumah dinas : 1 unit
Pemeliharaan kendaraan roda 2 : 8 unit.
Pemeliharaan kendaraan roda 4 : 2 unit.
Pemeliharaan Peralatan Kantor : 25 unit
Pemeliharaan Mebeler : 20 unit
Komponen instalasi listrik : 1 paket
Pemeliharaan Komputer : 9 unit.
Pemeliharaan AC : 3 unit
3.00.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu : 96% 87 90 19,426,500.00 93 21,400,000.00 96 23,500,000.00 98 26,000,000.00 100 27,000,000.00 100 27,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.05.006 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai Dokumen Kepegawaian : 30 dokumen 10 19,426,500.00 90 21,400,000.00 90 23,500,000.00 90 26,000,000.00 90 27,000,000.00 90 27,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pembinaan Rohani Pegawai : 30 org.
Pembinaan Jasmani pegawai : 24 kali.
3.00.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan. Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu : 100% 10 10 34,014,000.00 100 41,000,000.00 100 45,000,000.00 100 51,600,000.00 100 57,000,000.00 100 64,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan bulanan : 12 dokumen 80 9,720,000.00 80 11,000,000.00 100 25,000,000.00 100 26,600,000.00 100 27,000,000.00 100 29,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Dalev kebijakan : 1 dokumen
Dalev pelaksanaan : 4 dokumen
Dalev hasil : 4 dokumen
Laporan tahunan : 1 dokumen
LAKIP : 1 dokumen
RFK/TEPA : 12 bulan
3.00.01.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD Dokumen Rencana Kerja SKPD : 1 dok 80 17,176,000.00 100 20,000,000.00 100 20,000,000.00 100 25,000,000.00 100 30,000,000.00 100 35,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
RKA SKPD : 1 dok
RKAP SKPD : 1 dok
DPA SKPD  : 1 dok
DPPA SKPD  : 1 dok
3.00.01.06.013 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD Dalev kebijakan : 1 dokumen 80 7,118,000.00 90 10,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Dalev pelaksanaan : 4 dokumen
Dalev hasil : 4 dokumen
3.00.01.15 Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Prosentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, jumlah publikasi informasi melalui media online, 40 0 0.00 40.00 6,000,000.00 40.00 10,000,000.00 40.00 12,000,000.00 40.00 12,000,000.00 40.00 15,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.15.009 Pengelolaan web site Persentase infprmasi yang diupdate website sesuai Undang-undang keterbukaan publik 0 0.00 40 6,000,000.00 40 10,000,000.00 40 12,000,000.00 40 12,000,000.00 40 15,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Siklus tahunan desa tepat waktu 1.02.07.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya : 90% 90 90 40,080,000.00 90 33,800,000.00 90 36,500,000.00 90 37,000,000.00 90 37,500,000.00 90 37,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.02.07.18.005 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa Pendampingan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa : 11 kali. 90 40,080,000.00 80 33,800,000.00 80 36,500,000.00 80 37,000,000.00 80 37,500,000.00 95 37,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.21 Program peningkatan administrasi pemerintahan Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70 10 10 103,296,000.00 12 93,375,000.00 14 81,895,000.00 17 82,000,000.00 17 82,000,000.00 17 83,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.21.006 Monitoring,  dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Siklus tahunan Desa yang dimonitor dan dibina : 5 dukumen. 75 89,968,000.00 0 75               81,895,000         75                82,000,000         75               82,000,000         75              83,000,000 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa : 5 Desa
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 5 dokumen. 75 13,328,000.00 80 93,375,000.00 80 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau : 5 Desa
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 1.02.18.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan : 20% 20 20 23,176,000.00 20 9,460,000.00 20 11,000,000.00 20 25,000,000.00 20 26,000,000.00 20 27,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.02.18.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD Pelayanan arsip dan perpustakaan : 12 bulan 25 23,176,000.00 70 9,460,000.00 70 11,000,000.00 70 25,000,000.00 70 26,000,000.00 70 27,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Jumlah Arsip aktif yang dikelola : 1.786 dok
Jumlah Arsip in aktif yang dikelola : 2.967 dok
1.02.14.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu : 95% 90 95 14,732,000.00 95 10,000,000.00 95 10,016,000.00 95 10,500,000.00 95 11,000,000.00 95 11,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.02.14.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Data Monografi Kecamatan : 2 dokumen 75 14,732,000.00 45 10,000,000.00 45 10,016,000.00 45 10,500,000.00 45 11,000,000.00 45 11,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pembinaan profil desa 2 kali
1.02.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian : 100% 100% 100% 117,015,000.00 100% 133,745,000.00 100% 136,000,000.00 100% 155,000,000.00 100% 160,000,000.00 100% 165,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.02.06.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan : 4 kali 10 117,015,000.00 70 133,745,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Verifikasi Data SIAK : 1 kali.
Jumlah KTP yang diproses, selesai maksimal 3 hari : 1.440 lb
Jumlah KK yang diproses Selesai Maksimal 3 Hari : 1.320 lb.
Sosialisasi Admnistrasi kependudukan 1 kali
3 00 05 15 029 Pelaksanaan  Kebijakan Kependudukan Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan : 4 kali 0 0.00 0 0.00 70 136,000,000.00 70 155,000,000.00 70 160,000,000.00 70 165,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Verifikasi Data SIAK : 1 kali.
Jumlah KTP yang diproses, selesai maksimal 3 hari : 1.440 lb
Jumlah KK yang diproses Selesai Maksimal 3 Hari : 1.320 lb.
Sosialisasi Admnistrasi kependudukan 1 kali
Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti 1.01.05.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Jumlah kelompok jaga warga : 17 kelompok 0 17 25,628,000.00 34 29,360,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.01.05.19.003 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Jumlah pos kamling yang di pantau : 20 Unit. 60 25,628,000.00 60 29,360,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Jumlah linmas yang dibina : 90 orang.
Terlaksananya lomba siskamling: 1 kali
1.01.05.25 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kapasitas anggota linmas : 250 orang 0 500 24,660,000.00 1010 16,758,000.00 1520 51,000,000.00 2030 104,000,000.00 2540 106,000,000.00 3050 85,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.01.05.25.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Patroli terpadu dilaksanakan : 10 kali 75 11,252,000.00 60 16,758,000.00 60 51,000,000.00 60 58,000,000.00 60 59,000,000.00 60 60,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Piket Kantor : 360 kali
Pam hari besar keagamaan dan upacara adat 16 kali
Laporan tindak kriminal : 12 eks.
Jumlah pos kamling yang di pantau : 20 Unit.
Jumlah linmas yang dibina : 90 orang.
Terlaksananya lomba siskamling: 1 kali
1.01.05.25.010 Pemantauan dan Pengamanan Pilkada, Pildukuh, dan Pengisian Perangkat Desa Pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau : 3 perangkat. 85 13,408,000.00 70 0 0                              – 0           46,000,000.00 70          47,000,000.00 70         25,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.01.05.24 Program penegakan hukum Persentase penyelesaian pelanggaran Perda yang dilayani : 100% 100 100 14,450,000.00 100 19,862,000.00 100 20,500,000.00 100 32,000,000.00 100 33,500,000.00 100 35,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.01.05.24.004 Operasi Penertiban Penegakan Peraturan : 5 kali 10 14,450,000.00 50 19,862,000.00 50 20,500,000.00 50 32,000,000.00 50 33,500,000.00 50 35,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
frekwensi penyuluhan tentang vandalisme dan radikalisme 2 kali
3.00.01.17 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya : 100% 100 100 15,354,000.00 100 9,125,000.00 100 9,500,000.00 100 19,500,000.00 100 20,000,000.00 100 20,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.17.016 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Laporan pelanggaran perundang- undangan : 10 kali 100 6,236,000.00 60 9,125,000.00 60 9,500,000.00 60 19,500,000.00 60 20,000,000.00 60 20,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.17.026 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah  peraturan per-UU-an yang disosialisasikan : 3 peraturan 90 9,118,000.00 0 0 0 0 0 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Persentase pelayanan perijinan tepat waktu 3.00.01.20 Program peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan peraturan Bupati tentang Pelayanan ,Pengelolaan dan Penanganan aduan : 60 % 30 30 148,039,000.00 45 33,305,000.00 60 35,500,000.00 75 36,000,000.00 90 37,000,000.00 100 38,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.20.036 Pelayanan Perijinan Jumlah ijin HO 20 ijin,IMB 20 ijin,UMK 20 ijin,implementasi PATEN 4 kali 75 15,148,000.00 75 33,305,000.00 75 35,500,000.00 75 36,000,000.00 75 37,000,000.00 75 38,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.01.20.064 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Keagamaan : 10 kali 60 76,959,000.00 0 0 0 0 0 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesra : 4 kali
Pembinaan Pemuda dan Olahraga : 6 kali
Pembinaan rois 2 kali
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAUD & TK : 4 kali.
Pembinaan penanggulangan narkoba 2 kali
Pembinaan pelayanan KB/sosialisasi pendewasaan usia pernikahan 3 kali
Kegiatan disabilitas difasilitasi 4 kali
3.00.01.20.065 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang fisik Monitoring dan evaluasi  Fasilitas Fisik : 2 kali 60 20,172,000.00 0 0 0 0 0 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Kegiatan gotong -royong Masyarakat Desa Difasilitasi : 2 kali
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di kecamatan difasilitasi : 1 kali.
3.00.01.20.066 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi Pendampingan  dan monev industri kecil : 2 kali 60 11,172,000.00 0 0 0 0 0 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pendampingan dan monev Ekonomi Pasar Desa : 2 kali.
3.00.01.20.088 Lomba antar wilayah Jumlah Lomba : 1 kali 85 24,588,000.00 0 0 0 0 0 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Fasilitasi Kegiatan Lomba (UK) : 4 kali.
Meningkatnya kerukunan masyarakat Meningkatnya kerukunan masyarakat di Kecamatan Minggir Kasus gangguan ketertiban masyarkat 1.02.04.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tertib Administrasi Pertanahan : 87,15 % 86.4 86.5 5,586,000.00 87 6,450,000.00 87.5 7,000,000.00 88 14,700,000.00 88.5 15,000,000.00 89 15,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.02.04.16.007 Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah laopran Monev tata guna tanah : 1 dokumen 75 5,586,000.00 60 6,450,000.00 60 7,000,000.00 60 14,700,000.00 60 15,000,000.00 60 15,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.02.04.17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi : 100% 100 100 5,976,000.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.02.04.17.004 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi konflik pertanahan : 3 kali 75 5,976,000.00 0 0 0 0 0 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat Meningkatnya kegiatan keberdayaan masyarakat Persentase  kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi 1.02.07.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK)Desa ,79% 79% 10.69 509,016,650.00 10.02 530,146,000.00 9.35 443,500,000.00 8.68 454,000,000.00 8.50 470,000,000.00 8.00 487,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.02.07.17.023 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Fisik Pembinaan P3A dan Kelompok Tani : 2 kali 60 87,812,000.00 60 118,226,000.00 60 113,500,000.00 60 121,000,000.00 60 130,000,000.00 60 140,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup : 4 kali
Koordinasi penilain Kota sehat/Adipura : 4 kali
Pembinaan desa unggulan 14 kali
Pembinaan dan pengelolaan limbah desa difasilitasi  4 kali
Monev bidang fisik 2 kali
Fasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat Desa difasilitasi 2 kali
1.02.07.17.024 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi 2 kegiatan 70 94,209,000.00 70 115,450,050.00 70 125,000,000.00 70 127,000,000.00 70 130,000,000.00 70 132,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Jumlah pendidikan non formal yang difasilitasi 1 buah
Kegiatan Sosial Masyarakat difasilitasi : 10 kali
Kegiatan UKS, Pencegahan Penyakit dan Pelaksanaan Imunisasi yang difasilitasi : 6 kali
Data dan laporan penanggulangan kemiskinan : 12 dokumen
Kegiatan Forum Anak : 6 kali
Fasislitasi pemberdayaan masyarakat dan PKK Kecamatan : 12 kali
Pelaksanaan MTQ : 1 kali
Pembinaan DBKS 5 Desa
Koordinasi/monev kelompok agama 10 kali
Pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesra : 4 kali
Pembinaan Pemuda dan olah raga 6 kali
Pembinaan Rois 2 kali
Monev pelaksanaan PAUD dan TK
Pembinaan penanggulangan narkoba 6 kali
1.02.07.17.025 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi : 12 kali. 70 186,705,000.00 60 211,775,000.00 60 205,000,000.00 60 206,000,000.00 60 210,000,000.00 60 215,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Kegiatan Pameran Potensi Daerah difasilitasi : 1 kali
Pembinaan PKL : 2 kali
Pembinaan komputer 5 angkatan
Pendampingan dan monev industri kecil 4 kali
Pembinaan ketrampilan industri kecil/ Sekolah Sabtu 20 kali
Lomba antar wilayah 2 kali
1.02.07.17.026 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang budaya Pelestarian Adat dan Budaya : 2 kali 60 140,290,650.00 60 84,694,950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pentas seni dan budaya 4 kali
Macapat 11 kali
Festival jatilan 1 kali
Pemeliharaan gamelan : 1 paket
1.02.07.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih : 20 % 20 25 26,040,000.00 30 20,878,000.00 40 22,500,000.00 50 33,000,000.00 60 34,650,000.00 45 35,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.02.07.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pembinaan Badan Permusyawaran Desa  (BPD)   : 3 kali 90 26,040,000.00 70 20,878,000.00 70 22,500,000.00 70 33,000,000.00 70 34,650,000.00 70 35,500,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pembinaan Lembaga Kemasyarkatan Desa (LKD) :          3 kali.
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di Kecamatan Minggir Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan di Kecamatan Minggir 1.01.05.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik,jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana : 67% 55.81 61 9,951,000.00 63 9,524,000.00 67 10,000,000.00 71 14,000,000.00 75 15,000,000.00 78 16,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1.01.05.22.028 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana Jumlah peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam : 100 orang. 90 9,951,000.00 50 9,524,000.00 50 10,000,000.00 50 14,000,000.00 50 15,000,000.00 50 16,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Jumlah komunitas peduli bencana : 2 komunitas
Jumlah Konflik SARA 3.00.08.17 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Persentase penanganan konflik ipoleksosbud-hankam : 100% 100 100 5,314,000.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.08.17.006 Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing Data WNA,WNI Keturunan,OT,ORMAS,ORPOL dan LSM : 6 dok 76 5,314,000.00 0 0 0 0 0 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.08.18 Program pendidikan politik masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades, Pilduk : 77% 76.75% 77% 7,497,000.00 77% 8,250,000.00 77% 0.00 78% 0.00 79% 0.00 79% 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.08.18.006 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Data  kegiatan FKDM Desa : 5 dok 60 7,497,000.00 50 8,250,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Pertemuan FKDM Kecamatan : 4 kali.
3.00.08.16 Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah konflik SARA : ≤ 5 kasus 2 ≤ 5 88,000,000.00 ≤ 5 70,000,000.00 ≤ 4 62,000,000.00 ≤ 4 65,000,000.00 ≤ 3 67,000,000.00 ≤ 3 69,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
3.00.08.16.017 Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan Upacara tgl 17 dilaksanakan : 12 kali 40 88,000,000.00 70 70,000,000.00 70 62,000,000.00 70 65,000,000.00 70 67,000,000.00 70 69,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Upacara hari besar di laksanakan : 1 kali
Latihan paskibra dilaksanakan : 12 kali
Tirakatan malam 17 Agustus 1 kali
Tersedianya Pakaian Paskibra : 1 paket.
1 02 01 05 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat,58.32 % 80% 0.00 0.00 58.32 155,000,000.00 65 158,000,000.00 70 160,000,000.00 70 161,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
1 02 01 05  007 Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal Pelestarian Adat dan Budaya : 2 kali 0.00 0 0.00 80 155,000,000.00 80 158,000,000.00 80 160,000,000.00 80 161,000,000.00 Kecamatan Minggir Kecamatan Minggir
Sarasehan seni dan budaya 3 kali
Pentas seni dan budaya 5 kali
Mocopat 12 kali
Pengiriman kontingen kesenian dalam festifal jatilan 4 kali
Festifal jatilan 1 kali
JUMLAH     1,775,401,468.00     1,525,350,000.00     1,647,657,500.00      1,856,300,000.00     1,916,650,000.00    1,955,500,000.00

 

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

IndikatorkinerjaPerangkatDaerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Minggir dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Minggir yang mengacu pada Tujuan  dan Sasaran  RPJMD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
No. Indikator Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap tahun Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK/APIP 100 100 100 100 100 100
2. Nilai SAKIP Kecamatan B A A A A A A
3. Siklus tahunan desa tepat waktu 5 5 5 5 5 5
4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76.78 80 81 82 83 84 84
5. Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100
6. Persentase pelayanan perijinan tepat waktu 80 80 85 85 90 90
7. Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi 15 15 15 15 15 15
8. Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan di Kecamatan Minggir 70 140 210 280 350 350
9. Kasus gangguan ketertiban masyarakat 3 <5 <5 <4 <4 < 2 < 2
10. Jumlah Konflik SARA 0 0 0 0 0 0

 

Dari indicator kinerja Kecamatan Minggir tahun 2016-2021 di atas bisa disampaikan beberapa indikator yang selanjutnya disajikan sebagai indicator Kinerja Utama Kecamatan Minggir yaitu :

Table 6.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Minggir 2016-2021

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Formulasi Perhitungan SKPD Penanggung Jawab Sumber Data
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Presentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK/APIP Tindak lanjut dibagi rekomendasi BPK/APIP dikalikan 100 Kecamatan Minggir Sekretariat
2 Predikat Nilai SAKIP Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Minggir Sekretariat
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai hasil survey IKM Kecamatan Minggir Sekretariat
4 Meningkatnya kerukunanmasyarakat Konflik SARA Jumlah konflik SARA Kecamatan Minggir Seksi Ketentraman dan ketertiban

 

 

 

 

 

 

BAB VII

PENUTUP

 

Perubahan Rencana strategi (Renstra) Kecamatan Minggir disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kecamatan Minggir untuk lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra Kecamatan Minggir Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan terarah dengan pembangunan Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY selama lima tahun mendatang.

Sebagaitanggungjawabbersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dikembangkan peranaktif seluruh stake holder dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaannya. Hal ini karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sangat tergantung pada peran aktif masyarakat, swasta serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan antar lembaga pedesaan serta kerjasama yang kuatantara Kecamatan Minggir dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Minggir, 22 Juni 2017

CamatMinggir

 

 

ARIF MARWOTO, S.H.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19670301 199403 1 005